LATAR BELAKANG MASALAH

Pasca tsunami 26 Desember 2004 yang lalu mengahancurkan sebagian Prov. NAD dan NIAS, mengakibatkan lumpuhnya seluruh aspek sosial dan ekonomi Aceh. Belum lagi di tambah dari akibat dampak pasca conflik yang pernah terjadi di bumi Serambi Mekkah membuat wajah perekonomian di Aceh makin suram dan memerlukan waktu dan kerja keras dari segenap element untuk memulihkan kembali. Sekarang setelah 2 (dua) Tahun pasca tsunami, kondisi ekonomi Aceh tampak bergerak maju, walaupun ini baru terjadi di sektor konstruksi dan kegiatan yang terkait dengan konstruksi. Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi belum memberi stimulan berarti sementara kerusakan aset-aset ekonomi demikian besar akibat tsunami. Ini pertanda booming di bidang konstruksi dan peningkatan pendapatan pekerja yang menyebabkan meningkatnya permintaan terhadap sandang. Juga perlu diwaspadai bahwa ini merupakan gelembung-gelembung ekonomi temporer (economic bubbles), belum mengindikasikan pertumbuhan ekonomi riil. Investasi belum tumbuh, penyerapan tenaga kerja permanen belum tampak, kendati di beberapa kegiatan saja.

Sektor pertanian belum tumbuh dengan baik, mungkin terkendala dengan modal kerja dan daya tarik pekerja di sektor yang sedang booming (konstruksi di perkotaan). Sektor ini perlu diprioritaskan karena lebih dari 50 % dari kawasan Aceh adalah pertanian dan perkebunan. Artinya salah satu penopang ekonomi daerah saat ini adalah di sektor ini. Sudah selayaknya Kegiatan-kegiatan yang mengarah pada bisnis di sektor pertanian (agrobisnis) perlu dijadikan sektor yang dapat meningkatkan produktivitas dan nilai tambah bagi produk pertanian.

Propinsi Naggroe Aceh Darussalam merupakan salah satu propinsi di Indonesia dengan sumber daya alam yang sangat potensial. Dengan area seluas 55 390 km2, serta kepadatan penduduk sekitar ± 75 orang/km2, maka propinsi tersebut memiliki kesempatan untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alamnya secara lebih baik. Apabila dikelola dengan baik dan terencana, maka potensi tersebut akan mampu memberikan kontribusi yang besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pertanian dalam arti luas mencakup kehutanan, perikanan dan kelautan, peternakan, perkebunan, serta pertanian pangan itu sendiri, pada dasarnya berbasiskan sumberdaya lokal yang dapat diperbarui (renewable resources). Keunggulan bahan baku tersebut dan beberapa keunggulan komparatif lainnya harus dapat dikelola dan didayagunakan untuk mengembangkan ke arah agribisnis/agroindustri. Dengan demikian diharapkan akan tercapai peningkatan kesejahteraan masyarakat – petani serta peningkatan pendapatan daerah.

Seiring semakin menurunnya produksi Migas di Aceh, pemerintah daerah harus mencari sumber penerimaan alternatif tanpa menimbulkan distorsi dan ekonomi biaya tinggi sehingga mampu melanjutkan proses pembangunan berkelanjutan dan melepaskan ketergantungan keuangan dari pemerintah pusat. Strategi pembangunan daerah harus diubah dari orientasi Migas ke strategi pembangunan ekonomi yang didasarkan pada core competency masing-masing daerah yaitu pengembangan sektor-sektor unggulan masing-masing daerah serta meningkatkan keterkaitan ekonomi antar daerah di Provinsi NAD.

Berbagai analisis, kajian dan dari pengalaman empirik negara lain menunjukkan bahwa penyebab tidak sustainnya kemampuan sektor pertanian menopang pembangunan nasional/daerah di Indonesia antara lain adalah kurang seimbangnya pengembangan subsistem agribisnis (hulu, tengah dan hilir) atau timpangnya pengembangan on farm dan off farm, disamping model perencanaan pembangunan yang terlalu sentralistik dan problem struktural lainnya yang belum terpecahkan dimasa lalu. Pembangunan pertanian yang bertumpu pada subsistem produksi (on farm) sebagai akibat tuntutan pemenuhan kepentingan dimasa lalu telah menyebabkan kurang berkembangnya subsistem pemasaran.

Berdasarkan latar belakang dari pemikiran di atas, maka menjadi sangat mendesak untuk disusun langkah-langkah kongkrit yang sistematis tentang rencana strategi pengembangan ekonomi secara partisipatif khususnya di sektor pertanian melalui pendekatan cluster ekonomi. Langkah-langkah ini beranjak dari kondisi objektif dan tantangan nyata yang dihadapi khususnya sektor pertanian,perkebunan dan perternakan di  Aceh serta peluang yang harus dimanfaatkan secara optimal yang akhirnya akan menjadi agenda bersama untuk dilakukan seluruh stakeholders di sektor pertanian.

LANDASAN ARAH KEBIJAKAN PEMERINTAH
Tujuan, Sasaran dan Misi Penerapan APED

Mengacu pada landasan Peraturan, arah dan kebijakan dari Pemerintah  
Landasan Kebijakan :

1. Manajemen pembangunan di pusat dan daerah didasarkan atas kewenangan yang diatur dalam UU No 22/1999 dan PP No 25/2000. Penjabaran program pembangunan sistem dan usaha agribisnis diletakkan sesuai dengan peta kewenangan pemerintah dengan lebih memberikan peluang kepada partisipasi aktif masyarakat.
2. UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan Daerah dan Pusat.
3. Penguatan daya saing, UU No. 32  tahun 2004 Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan ‘Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 dan pasal 26, kepala daerah dan wakil kepala daerah mempunyai kewajiban (diantaranya) " Memajukan dan mengembangkan daya saing daerah atau daya saing ekonomi lokal."
4. Dukungan dari Pemerintah Baru NAD dan mengacu pada UU Pemerintahan Aceh (UU RI No. 11 Tahun 2006) yang mendukung Nota Kesepahaman Damai antara RI dan GAM (Helsinki, Finlandia 15 Agustus 2005) .
5. Visi dan Misi Pemerintah Baru NAD (disesuaikan).
6. UU Pemerintah ACEH Bab 22 Masalah Perekonomian ACEH.
7. Project APED ini di dukung oleh : UNDP, BAPPENAS dan BAPPEDA sebagai Implementing Partner.

TUJUAN

1. Merumuskan strategi yang efektif dalam meningkatkan daya saing produk lokal.
2. Memberikan akses pada pengembangan ekonomi lokal dengan pendekatan cluster melalui kemitraan yang bersinergi.
3. Merubah pola orientasi dari mengandalkan produksi kepada orientasi pasar yang daya saing.
4. Mendorong implementasi penguatan Daya Saing Ekonomi Lokal berbasis kluster ekonomi.
5. Membantu Pemerintah Daerah dalam implementasi penguatan daya saing ekonomi lokal dalam pendekatan kluster.

SASARAN YANG DIHARAPKAN

1. Potensi permintaan eksternal dan pertumbuhan yang maksimal pada masa yang akan datang.
2. Potensi menggandakan pendapatan awal hasil ekspor ke dalam siklus  pengeluaran dan pemasukan lanjutan yang menguntungkan rumah tangga masyarakat.
3. Potensi melibatkan usaha kecil (UKM), meningkatkan pendapatan dan menciptakan lapangan kerja baru.
4. Potensi dalam masyarakat, pengusaha dalam memajukan sentra..

Sasaran lain yang akan dimasukkan dalam mempertimbangkan sistuasi dan kondisi Aceh sekarang adalah :

1. Potensi melibatkan rumah tangga miskin (Korban Bencana Alam dan eks Kombatan dalam upaya reintegrasi dalam perjanjian damai).
2. Potensi merevitalisasi kegiatan produksi dan usaha di daerah yang terkena dampak bencana alam konflik.
3. Potensi melengkapi program-program

Untuk mencapai tujuan yang diinginkan maka perlu perlu dirumuskan misi yang harus dilaksanakan antara lain :

1. Menyatukan Pandangan dan presepsi dalam Pengembangan ekonomi lokal dengan pendekatan cluster.
2. Mendorong minat setiap elemen/komponen Daerah dalam mengembangkan ekonomi lokal dengan pendekatan cluster.
3. Dengan pendekatan cluster ekonomi yang ada bisa memberdayakan ekonomi rakyat melalui produk unggulan yang memiliki potensi berdaya saing dengan peningkatan produksi, pengolahan produk (value added) dan diversifikasi usaha.
4. Memperluas jaringan pasar (membuka akses) domestic dan Internasional.
5. Membuka akses dalam menciptakan iklim usaha pertanian yang kondusif.

TAHAP REHABILITASI dan REKONSTRUKSI
ACEH-NIAS

Proses Tahapan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh Nias yang berlangsung sudah memasuki tahap puncaknya pada 2007, dimana proses Recovery Program pembangunan fisik (sarana/prasarana dan Infrastruktur) diharapkan selesai, dan BRR memprediksikan dalam 3 Tahun mendatang (2007 s/d 2009) proses rehab dan rekon akan berakhir.

BRR memperkirakan memasuki Tahap ke III 2007 dimana proses puncak rekon dan rehab yang akan mendukung iklim investasi dan pengembangan ekonomi daerah akan berjalan.

Diperkirakan:
kegiatan ekonomi (sektor Pertanian/Perkebunan) yang selama ini dilakukan oleh berbagai elemen hampir sebagian besar masih fokus dalam kegiatan yang mengarah dalam proses peningkatan produksi.

Kondisi:
Inisiatif Pemerintah Daerah dan pelaku ekonomi yang bermain disektor pertanian sering mengabaikan permintaan Pasar.
Pendekatan pembangunan ekonomi yang direncanakan tidak tepat sasaran dan selalu mengandalkan produksi.