Pendahuluan

Pertarungan ideologi ekonomi antara kapitalisme dan sosialisme yang ditandai dengan perang dingin diantara kedua negeri adidaya super power telah berakhir seiring dengan bubar dan ambruknya pemerintahan Uni Soviet dan ambrolnya ideologi komunisme dalam konteks negara. Disisi lain, kemunculan globalisasi ekonomi yang didominasi oleh kekuatan kampiun kapitalis maju, seperti Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa telah memunculkan peta kekuatan ekonomi baru didunia.

Globalisasi ekonomi adalah satu kata yang kiranya secara tepat dapat mewakili situasi ekonomi internasional dalam tiga dasawarsa belakangan ini. Begitu cepat, besar, kuat, dan kerapkali radikal, itulah yang dewasa ini dibawa oleh globalisasi ekonomi. Ia datang dengan menembus batas-batas kedaulatan perekonomian nasional setiap negara, baik itu yang dialami negara-negara maju maupun lebih-lebih lagi negara-negara berkembang. Negara semakin bertransmisi dan terkait satu sama lain dalam pintalan ekonomi dan politik. Distribusi human capital dan juga sumber-sumber teknologi serta informasi bergerak dan berpindah-pindah lebih deras dan lancar dari satu negara ke negara lainnya, atau dari satu wilayah ke wilayah lain. Sementara itu, gambaran mengenai pasar international tampil dengan begitu terbuka dan kondusif, walaupun acapkali rumit dan sulit ditebak dinamikanya, apakah ia mencerminkan kompetisi bebas yang adil atau sebaliknya ia justru menampilkan diskriminasi akses untuk berkiprah di dalamnya. 

Bagi negara-negara dunia ketiga, khususnya Indonesia, menghadapi situasi globalisasi ekonomi seperti saat sekarang ini, maka persoalannya bukan lagi menerima atau menolak kehadirannya, tetapi bagaimana memanfaatkannya secara positif demi maksimalisasi keuntungan, dan mengurangi ekses negatifnya demi minimalisasi kerugian. Karena jelas, proses-proses ekonomi seperti produksi dan perdagangan, penanaman modal dan investasi serta pengalihan teknologi, setuju atau tidak setuju, semuanya pada gilirannya akan mengikuti kecenderungan globalisasi ekonomi. Bagi Indonesia sendiri posisinya seperti terletak diantara bandul yang bergerak. Disatu sisi, merupakan kesempatan untuk memperoleh manfaat dari keunggulan komparatif yang dimilikinya agar dapat menikmati pertumbuhan ekonomi dunia. Sedangkan disisi yang lain, sejauh mana di dalam kompetisi pasar dunia yang terbuka dan cepat ini bisa secara adil akan memperoleh manfaatnya.

Derivasi konsep pemikiran ekonomi-politik diatas mengharuskan kita melakukan formulasi ulang terhadap paradigma/model serta orientasi yang tepat dan sustainable dalam upaya membangun ekonomi lokal yang berpihak kepada masyarakat banyak. Atau seperti apakah konsep ekonomi lokal itu ketika harus berhadapan secara diametral dalam tatanan perekonomian yang kapitalistik. Sejauh mana pula pengembangan ekonomi lokal dapat membawa perubahan orientasi bagi pelaku ekonomi maupun pemerintah daerah dalam memantapkan orde otonomi daerah di Indonesia umumnya dan Nanggroe Aceh Darussalam khususnya. Dalam tulisan ini kami bermaksud melakukan tinjauan secara deskriptif terhadap model pengembangan ekonomi lokal yang berbasis klastering di Aceh pasca konflik bersenjata dan tsunami yang mengedepankan keunggulan kompetitif (competitive advantage) dalam suatu kawasan atau wilayah.

Pengembangan Ekonomi Lokal : Antara Idealita dan Implementasi

Dalam perspektif pembangunan, Aceh berkali-kali gonta-ganti konsep dan strategi, pola maupun formula yang diterapkan dalam upaya pengembangan ekonomi masyarakat ditingkat akar-rumput (grassroot), dan sampai dengan hari ini masih belum membuahkan hasil atau menunjukkan situasi yang kondusif dan menggembirakan bagi terciptanya dinamika pertumbuhan yang berkesinambungan serta efek ganda (multiflier effect)  terhadap suatu daerah atau kawasan. Indikasi ini dapat kita lihat dari masih rendahnya serapan penciptaan lapangan kerja dan tingginya tingkat pengangguran serta kemiskinan didaerah pedesaan maupun perkotaan. Pasca Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh, pemerintah daerah dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat internasional manca negara mulai mencoba memformulasikan pola pengembangan ekonomi yang berkelanjutan melalui pengembangan ekonomi lokal yang berbasis kepada keunggulan-keunggulan kompetitif dimasing-masing daerah kabupaten dalam suatu cakupan regional provinsi. Keunggulan itulah yang diharapkan menjadi ikon lokomotif dari dinamika pengembangan terhadap pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat dan tersebar;  artinya trickle down effect terjadi disana. Penyebaran sentra-sentra produksi atau kantong-kantong ekonomi yang lazim disebut dalam terminologi ekonomi Michael Porter dengan sebutan klaster ini mengingatkan kita pada kisah sukses dari keberhasilan berbagai negara maju di berbagai kawasan belahan dunia. Walaupun kita ketahui bahwasanya negara-negara maju itu juga mempunyai keterbatasan sumber daya alam dan energi. Di Asia Timur dan Pasifik, muncul nya four the little dragon countries yang terdiri dari Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Singapura dan Hongkong menambah daftar keberhasilan negara yang konsisten dalam menciptakan kekuatan basis ekonomi ditingkat akar rumput. Cina dan sekutunya Vietnam dan Korea Utara pun terus menggeliat. Begitupula Itali, Jerman, Perancis dan Swedia dibelahan Eropa. Dalam konteks lokal-domestik, kesuksesan daerah-daerah yang menuai keberhasilan dapat kita runut dari industri batik di solo dan pekalongan, sepatu di cibaduyut, Bandung dengan pusat industri tekstilnya, meubel ukiran Jepara, jagung di Gorontalo, padi, krupuk mulieng di Pidie dan banyak lagi yang dapat dijadikan proyek percontohan dalam menciptakan transmisi kantong ekonomi dengan landasan yang kokoh dimasyarakat.

Dalam konsep pembangunan daerah ada tiga hal yang sangat fundamental dan krusial untuk dibangun secara benar dan berjenjang. Pertama, perencanaan pembangunan daerah meliputi ekonomi, infrastruktur dan sumber daya manusia atau SDM. Kedua, berkaitan dengan perencanaan agar ekonomi dapat tumbuh. Untuk itu, harus diperhatikan preferensi yang tepat dalam menentukan “komoditas” yang akan dijadikan unggulan dalam kompetisi ekonomi. Ketiga, perencanaan jangka panjang yang fokus dan konsisten, berjenjang serta berkesinambungan. Yang dimaksud dengan jangka panjang artinya bukan melihat dalam perspektif 5 tahunan akan tetapi mempunyai kemampuan untuk melakukan forecasting sampai 20 hingga 25 tahun ke depan. Memiliki keseriusan yang tinggi dalam mengembangkan competitive dan comparative advantage, atau dengan perkataan lain managing core competence-nya dapat selalu terjaga, terpadu dan terukur dalam kalkulasi geo ekonomi-politik dan karakteristik kultural suatu daerah. Kompetensi inti yang menjadi prioritas seyogianya memiliki akar serabut fondasi ekonomi yang tumbuh subur dalam sebuah entitas kultural masyarakat lokal. Dengan demikian dalam konteks inilah pentingnya formulasi dari strategi pengembangan ekonomi lokal akan merambah untuk terus berjalan menuju perekonomian masyarakat akar rumput yang dinamis. (Sayed Mirza)