Kegiatan pertemuan Forum Kopi Aceh XVI yang di fasilitasi oleh APED-UNDP ini berlangsung di ruang pertemuan hotel Mahara Aceh Tengah dengan dihadiri oleh Anggota Masyarakat Perlindungan Kopi Gayo (MPKG), BPTT Aceh, tim Indikasi Geografis Nasional, Ditjen HKI, UNDP, Bappeda Aceh dan para masyarakat serta pengusaha kopi  Aceh Tengah, Bener Meriah, Gayo Lues.

Agenda pertemuan Forum Kopi Aceh kali ini adalah pendaftaran kopi Arabika Gayo ke Ditjen HKI serta presentasi draft buku persyaratan indikasi geografis (IG) kopi gayo yang disusun oleh konsultan indikasi geografis, Ir. Aditiawarman H. Olii, SP., M.Sc. 
Pada sesi presentasi, Aditiawarman, mengatakan bahwa penyusunan buku kopi Arabika Gayo ini merupakan salah satu syarat dalam pengajuan perlindungan Indikasi Geografis untuk kopi Arabika Gayo ke Ditjen HKI “sangat luasnya wilayah yang akan dilindungi menjadikan penyusunan buku ini menjadi sedikit lebih lama, untuk itu perlu adanya masukkan dari seluruh masyarakat, agar buku persyaratan ini bisa sempurna. Karena buku persyaratan indikasi geografis ini merupakan milik masyarakat dataran tinggi Gayo dan saya hanya menyusunnya berdasarkan ketentuan perlindungan indikasi geografis yang berlaku” ujar Aditiawarman.

 

Pendaftaran Perlindungan Indikasi Geografis untuk kopi Arabika Gayo dilakukan secara langsung antara pemohon perlindungan IG yaitu ketua Masyarakat Perlindungan Kopi Gayo (MPKG), Mustafa Ali kepada Ditjen HKI yang pada kesempatan ini diterima oleh Kasi Pemeriksaan Formalitas Indikasi Geografis, Direktorat Merek Ditjen Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM, Saky Septiono.

Ketua Forum Kopi Aceh (FKA) sekaligus ketua Masyarakat Perlindungan Kopi Gayo (MPKG) Mustafa Ali dalam kata sambutannya mengatakan bahwa dengan pendaftaran ini maka perlindungan secara hukum untuk kopi Arabika Gayo dapat segera terwujud dan menjadikan kopi Gayo benar-benar milik masyarakat dataran tinggi Gayo.

Kasi Pemeriksaan Formalitas Indikasi Geografis, Direktorat Merek Ditjen Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM, Saky Septiono, saat menerima permohonan pendaftaran mengatakan bahwa setelah pendaftaran ini maka buku persyaratan tersebut akan diperiksa oleh tim indikasi geografis Ditjen HkI dan setelah itu akan ada verifikasi subtantif oleh tim Indikasi Geografis Nasional.

Ketua tim Indikasi Geografis Nasional dan sekaligus peneliti dari ICCRI, Surip Mawardi, mengatakan bahwa selama 9 tahun adanya indikasi geografis di Indonesia, hanya ada satu komoditi yang baru dilindungi secara indikasi geografis, yaitu kopi Kintamani Bali. Untuk itu sangat diharapkan kepada Masyarakat Perlindungan Kopi Gayo (MPKG) untuk benar-benar serius dalam proses mendapatkan perlindungan ini, baik itu menjaga mutu kopi dan juga adanya keterunutan untuk setiap produk kopi yang dihasilkan “Indikasi Geografis hendaknya dipelihara oleh masyarakat Gayo, karena perlindungan kopi Gayo berlaku selamanya, selama mutu dari kopi yang dihasilkan tidak berubah” ujar Surip. (sbarry)