Senin Tanggal 6 Agustus 2007 di aula kantor BAPPEDA NAD merupakan meeting pembentukan forum kakao yang dihadiri oleh Staf Kantor Gubernur NAD, BAPPEDA NAD, Disbun NAD, Dinas Koperasi NAD, Dinas Perindag NAD,UNDP, GTZ German, BRR NAD-Nias, Ambassy of Japan, Ekonid dan petani kakao dari Pidie.
Pertemuan ini langsung di pimpin oleh kepala BAPPEDA Aceh, Prof.Dr.Abdul Rahman Lubis.MSc.,  Hasil pertemuan tersebut menyepakati akan terbentuknya forum kakao dan APED merupakan motor pembentukan forum. Tugas dan tanggung jawab forum kakao ke depan adalah:

Sosialisasi APED dalam
Pembentukan Forum Kakao Aceh

PIDIE JAYA
Dalam mensosialisasikan kegiatan kakao di Aceh Tanggal 4 Oktober 2007 tim APED dan GTZ mengadakan pertemuan dengan Pemkab Pidie Jaya dan Para Kepala Dinas, pertemuan ini membahas tentang komoditi kakao Pidie Jaya  kedepan. 

Pada pertemuan tersebut M. Madya Akbar (Project Manager APED) mempresentasikan tentang  program-program  APED yang telah, sedang dan akan dilaksanakan.

Menanggapi presentasi dari Project Manager APED, Bupati Pidie Jaya Drs. H. Salman Ishak Msi, berterima  kasih pada  APED yang telah menjadikan Pidie Jaya sebagai salah satu distrik dan menjadi daerah konsentrasi APED dalam pengembangan komoditi kakao, tentunya selain distrik  Pidie, Bireueun dan Lhokseumawe.

Bupati Pidie Jaya menjelaskan tentang kondisi Kabupaten Pidie Jaya, beliau mengatakan bahwa Pidie Jaya merupakan sebuah Kabupaten yang baru lahir (pemekaran dari Kabupaten Pidie) yang saat ini sedang berbenah diri di berbagai sektor baik di Pertanian, Perkebunan dan Perikanan, Potensi yang ada saat ini di Pidie Jaya sungguh luar biasa untuk Sektor Perkebunan, khususnya Kakao. 
Perkembangan tanaman di wilayah kabupaten Pidie jaya 2/3 lebih luas dibandingkan dengan Kabupan Pidie , dan menyebar di 7 (tujuh) Kecamatan dengan kondisi alam  yang sangat  mendukung  jika dibudidaya dengan benar,   namun saat ini keadaan tanaman  kakao di daerah  Pidie  Jaya kurang terawat yang di akibatkan   konflik yang berkepanjangan,  untungnya setelah pulihnya keamanan Provinsi NAD, dalam beberapa bulan ini masyarakat mulai peduli dan kembali bersemangat untuk mengelola  perkebunan kakao milik mereka, Bupati Pidie Jaya Salman Ishak, juga mengatakan bahwa untuk melakukan perawatan tanaman kakao yang terbengkalai selama lebih 3 tahun tersebut diperlukanya beberapa hal yang akan dilakukan oleh dinas terkait dan juga ada perhatian  serius  dari bebagai pihak.

Dalam pertemuan ini Kepala Dinas Perkebunan Pidie Jaya  Ir. Razali  menjelaskan identifikasi  permasalahan kakao di tingkat on-farm yang sangat urgent adalah penyedian pendanaan bagi petani, kebutuhan biaya diperkirakan 13 juta perhektar (biaya untuk land  clearing, bibit, pupuk dan lain-lain), sedangkan dana yang dianggarkan oleh pemda hanya sekitar 5-6 juta perhektar,  untuk itulah peran APED disektor off-farm diharapkan yang mana nanti bisa saling berbagi dengan Pemda dan Instansi terkait.

Lebih lanjut Kepala Dinas Perkebunan Pidie Jaya mangatakan bahwa data sementara di Kabupaten Pidie Jaya untuk areal kebun kakao yang tersebar di 8 Kecamatan, yang mana kebun tersebut statusnya adalah  Tanaman Belum Menghasilkan seluas 1.011 ha, Tanaman Menghasilkan seluas 2.541 ha, Tanaman Rusak seluas 872 ha, dengan total keseluruhan seluas 4.424 ha dengan jumlah petani 5.657 kepala keluarga. Untuk pogram tahun 2007 akan dilakukan rehabilitasi kebun seluas 500 ha dengan jumah petani 500 kepala keluarga dan pada tahun 2008 seluas 2.678 ha dengan petani 2.319 kepala keluarga, dalam bidang infrastruktur saat ini diperlukan sarana jalan kurang lebih 80 km pada daerah sentra produksi, ini dilakukan agar meningkatkan rata-rata produksi dari 600 kg/ha/tahun  menjadi 800 kg/ha/tahun
Untuk  masalah rehabilitasi lahan rusak akibat konflik seluas kurang lebih 1.570 ha diperlukan  biaya sebesar Rp 3 juta/ha.

Kepala Disbun Pidie Jaya juga memberikan usulan untuk membangun pusat pelelangan kakao di Kabupaten Pidie Jaya yang mana nanti akan dapat memberikan multi efek bagi masyarakat, juga perlu adanya frame work dalam rehabilitasi kebun petani (ada pemilihan dan standarisasi) serta perlu adanya aspirasi mengenai nilai tambah produk kakao organik, fermentasi dan lain-lain ditingkat petani .

Dalam masalah perdagangan, Ir.Lukman Yusuf,  Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan / Koperasi Pidie Jaya mengatakan bahwa kehadiran APED di kabupaten Pidie Jaya mendapat tanggapan yang positif, beliau juga mengatakan bahwa dalam permasalahan kakao sebelumnya sudah ada master plan Pengembangan kakao yang dibuat oleh CIRAD bekerja sama dengan LPPIFI Bapeda NAD.

Ir. Lukman Yusuf juga mengatakan bahwa perlu dinas lain yang terkait dalam memajukan perdagangan dan industri serta menciptakan kerja sama antar instansi sehingga menuju pada satu titik sasaran membangun masyarakat petani kakao secara bersama.

ACEH UTARA
Seperti diberitakan pada Newsletter edisi Oktober-Desember 2007 tentang belum terlaksananya sosialisasi resmi APED untuk pembentukan Forum Kakao di Aceh Utara, pada tanggal 12 Desember 2007 akhirnya terlaksana juga.
Bertempat di ruang pertemuan Pendopo Bupati Aceh Utara berlangsung pertemuan resmi antara APED dengan Wakil Bupati Aceh Utara serta kepala dinas dari instasi yang terkait,  perbankan dan juga KADIN Aceh Utara.

Di awali dengan kata sambutan serta preview singkat kondisi Aceh Utara oleh Asisten III setdakab Aceh Utara, Iskandar Nasri,  mengatakan Pemerintah Aceh Utara sangat konsisten dalam membangun sektor komoditi andalan.
Pada tahun 1960 sampai 1970, sangat banyak komoditi yang berasal dari Aceh Utara langsung diekspor melalui pelabuhan yang ada di Aceh Utara, namun sejak masuknya proyek-proyek vital terjadilah dekadensi lahan komoditi andalan, hal ini menyebabkan orientasi komoditi andalan makin merosot sampai sekarang. Dari kenyataan itu, pemerintah daerah Aceh Utara kini sangat serius untuk membangun perekonomian masyarakatnya, diharapkan APED melalui program kemitraannya dapat menjadi program yang sinergis dengan pemerintah daerah Aceh Utara.

Setelah preview singkat tentang kondisi Aceh Utara tersebut, Project Manager APED M. Madya Akbar, menjelaskan misi dan tujuan APED (BAPPENAS, BAPPEDA dan UNDP) dengan program kemitraan untuk pembangunan ekonomi.  Madya Akbar  juga mengharapkan kepada pihak stakeholder lokal khususnya Aceh Utara untuk  dapat  mendukung dan mendorong kegiatan APED dengan cara memberikan informasi-informasi yang valid kepada APED sehingga APED dapat membuat suatu perencanaan yang tepat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya pada sektor  komoditi  kakao.

Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Utara Ir. Eddy Sofyan, menjelaskan tentang perkembangan perkebunan Kabupaten Aceh Utara dari tahun 70 s/d 80, Dinas Perkebunan   telah membuat pemetaan komoditi yang dikembangkan pada wilayah kabupaten Aceh Utara seperti kakao, sawit, karet dan pinang, untuk sawit dan karet umumnya dikembangkan oleh pihak Hak Guna Usaha (HGU), pada awalnya PTP mempunyai HGU untuk pengembangan kakao namun sekarang tidak lagi.

Wilayah sentra produksi kakao di Aceh Utara terdapat di Lhoksukon, Cot Girek dan Langkahan. Untuk komoditi kakao, masih terlihat minat masyarakat untuk mengembangkannya. Data tahun 2006 untuk perkebunan murni kakao rakyat seluas 2.576,5 ha. dimana seluas 2.187,5 ha. sudah menghasilkan, rata-rata produktifitasnya 700 s/d 1.000 kg/hektar.

Setelah mendengarkan presentasi singkat dari APED dan penjelasan dari Disbun Aceh Utara, Wakil Bupati Aceh Utara Syarifuddin SE., memberikan arahan seputar pengembangan kakao di Aceh Utara, dalam arahannya wakil Bupati mengatakan untuk terus mengoptimalkan produksi dari tanaman kakao masyarakat, diharapkan pembahasan lebih lanjut, yang mana pembahasan ini untuk lebih meningkatkan pendapatan petani kakao. Masalah pemasaran dan standar hasil produksi petani  kakao masih terkendala di Aceh Utara, perencanaan ekspor yang dilakukan oleh PEMDA Aceh Utara akan dilakukan dari pelabuhan Krueng Guekeuh, diharapkan adanya dukungan pengusaha Aceh untuk melakukan aktifitas ekspor secara langsung  ke  Eropa  dan  Amerika.

Lebih lanjut wakil Bupati mengharapkan agar nilai tambah dari kakao harus di  tingkatkan, karena komoditi kakao merupakan konsumsi masyarakat internasional, diharapkan agar Aceh tidak lagi mengirimkan bahan baku namun mengirimkan kakao dalam bentuk bahan jadi, kegiatan pemprosesan kakao dari bahan baku menjadi bahan jadi atau setengah jadi saat ini telah dilakukan oleh Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Aceh Utara, permasalahan yang dihadapi para anggota IWAPI yang memproduksi kakao menjadi bahan jadi adalah dalam hal pengawetan, masih belum adanya pengetahuan terhadap jenis pengawetnya dan juga jumlah komposisi, dukungan pada industri kecil juga sangat diperlukan didalam pengembangan pemprosesan kakao  di  Aceh Utara.

Wakil Bupati juga mengatakan agar terus melakukan koordinasi yang efektif dan komunikasi yang terbuka dalam mensinergikan dengan kebijakan-kebijakan   pemerintah   dan   juga   sangat diharapkan agar bantuan yang disalurkan dievaluasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari kegiatan tersebut, untuk itu diharapkan agar APED terus berkoordinasi agar permasalahan yang ada dapat kita atasi bersama.

Untuk masalah permodalan, kepala Bank Mandiri cabang Lhokseumawe, Dismi Syukria, membagi kredit dalam empat kategori, yaitu Kredit untuk perusahan besar, Kredit Komersil (perusahan besar, menengah, produsen, pengumpul hasil perkebunan dan perdagangan), kredit untuk pegawai negeri serta mikro kredit (perdagangan, perkebunan, perikanan dan UMKM).

APED juga diharapkan untuk dapat memberikan pelatihan kualitas mutu produksi kakao kepada para muge yang sudah di latih oleh KADIN Aceh Utara, dan juga APED diharapkan untuk membentuk Forum Kakao di tingkat Kabupaten Kota dan memfasilitasi KADIN dengan lembaga Packaging, APED juga diharapkan untuk mempertemukan IWAPI yang telah mengolah kakao menjadi coklat batangan siap saji dengan lembaga yang bisa mendesign produk mereka, agar produk coklat dari IWAPI tersebut menjadi menarik, dan ini akan menimbulkan motivasi  bagi UKM tersebut.